Transmediariau.com, Tanjungpinang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, H. Lis Darmansyah S.H menilai, ada 3 sektor yang harus dibenahi di Kota Tanjungpinang, sektor tersebut menurutnya, dimulai dari Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Pembenahan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Rabu(30/8)

Sektor Pendidikan yang harus dibenahi, Menurut Politisi Partai PDI Perjuangan ini, adalah dengan menambahkan Ruang Kelas Baru (RKB) tertutama di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

“ Kita tahu bersama bahwa saat ini separuh jumlah penduduk Kota Tanjungpinang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, sementara sekolah yang ada di daerah tersebut tidak memadai untuk menampung jumlah siswa. Jadi saya kira perlu ada penambahan RKB, terutama Penambahan SMP Negeri yang cuma ada tiga,” ucapnya,

Sektor lain menurut Lis , dibidang Kesehatan yang juga harus mendapatkan perhatian khusus,diantaranya penambahan Puskesmas baru di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Karena saat ini, satu – satunya Puskesmas besar di Kecamatan Tanjungpinang Timur yaitu Puskesmas Batu 10 sudah tidak mungkin lagi menampung jumlah pasien ada di daerah tersebut.

“Puskesmas cuma satu sementara hampir separuh masyarakat Tanjungpinang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur,” tegasnya.

Untuk Pembenahan Sektor UMKM, yang ada di Kota Tanjungpinang, Lanjut Lis adalah dengan cara memberikan pelatihan dan membantu pemasaran agar produk UMKM mereka.

“Kebijakan, Jenis dan Kualifikasi harus jelas. Contoh pengembangan Produk Sotong Kering. Produk yang sudah ada itu, kita jaga, dan kita bantu untuk pasarkan,” beber Lis.

Lis menilai membantu UMKM itu bukan hanya dari segi permodalan. Tetapi juga dari segi pengembangan usaha dan juga pemasarannya juga harus dibantu.

“Jangan merasa kami sudah membantu UMKM. Itu belum, karena apakah dia (Pemko Tanjungpinang) dapat memastikan usaha yang sudah dia bantu tersebut dapat berkembang atau tidak. Jadi bukan hanya modal. Tetapi juga memberikan pembinaan dan juga pelatihan,” bebernya.

Lis menegaskan Pengembangan UMKM di Tanjungpinang tidak bisa dilakukan oleh Satu atau Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetapi, harus bersama sama dalam mengembangkan sektor tersebut.

Menurut Lis, Pemerintah Tanjungpinang perlu merangkul Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Tanjungpinang. Kerena mereka adalah aset yang harus dibenahi dan ditata secara rapi.

“Supaya orang asing pun juga ada datang ada rasa keinginan untuk mencoba produk mereka. Contohnya dengan memberikan mereka tempat yang layak untuk mereka berjualan,” tegasnya.