Wabup Junaidi Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023

Kamis, 31 Agustus 2023

TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Wakil Bupati Indragiri Hulu, Junaidi Rachmat mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan" secara virtual di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati Inhu, Kamis (31/8).

Tampak hadir mendampingi Wabup, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Paino, para Kepala OPD, Perwakilan Polres Inhu, Perwakilan Kodim 0302/Inhu dan undangan lainnya.

Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo sekaligus pemberian penghargaan pemenang TPID Award 2023 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi inflasi Indonesia pada Juli 2023 terkendali di angka 3,08 persen dan tercatat lebih rendah dari inflasi Amerika Serikat.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, Argentina inflasinya 113 persen. Ini pertumbuhan ekonomi berapa pun tekor. Turki (inflasi) 47 persen, India 7,4 persen. EU 5,3 persen, Amerika 3,2 (persen), kita 3,08 (persen)," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Presiden menekankan pentingnya mengendalikan inflasi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut Presiden, pengendalian inflasi di Indonesia merupakan kombinasi tidak hanya dari nilai tukar, suku bunga, harga dan ketersediaan barang, namun juga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang diambil pemerintah.

Kepala Negara mengakui pemantauan harga komoditas pangan di pasar masih terkendali, kecuali urusan beras.

Hal itu karena sejumlah negara pengekspor beras, seperti India memutuskan untuk tidak melakukan ekspor beras untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri mereka.

"Saya ketemu Menteri Bangladesh, PM India, ya gimana harga beras enggak naik, mereka semua enggak ekspor," katanya.

Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, Presiden Jokowi pun memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada 15 provinsi, kabupaten dan kota terbaik dalam mengendalikan inflasi.