TRANSMEDIARIAU.COM, BAGANSIAPIAPI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyoroti lambatnya serapan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Pimpinan DPRD Kabupaten Rohil pun memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohil untuk rapat membahas lambatnya penyerapan realisasi anggaran hingga bulan Mei 2023.

Ketua DPRD Rohil Maston mengungkapkan, anggaran sudah terealisasi hanya sebesar 18,4 persen dan belum sampai 19 persen pada bulan Mei ini yang telah memasuki Triwulan ke III Tahun 2023.

“Kita berharap kepada pemda karena bulan Juli sudah masuk bulan ke 3, seharusnya bisa 30 atau 40 persen sudah terealisasi serapan anggaran yang dijalankan,” ungkap Maston usai memimpin rapat bersama TAPD Rohil di Ruang Ketua DPRD Rohil kepada awak media, Rabu (24/5/2023) sore.

Maston menilai, percepatan realisasi ini tentu berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi yang bisa lebih baik, bahkan jika realisasinya lebih terarah lagi otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

“Di satu sisi terjadilah perputaran uang, sehingga nampak ruang realisasi pertumbuhan ekonomi ini. Namun saat ini penerimaan baru 26,9 persen, penerimaan masuk uang secara keseluruhan baru 11,22 persen, sementara yang dibelanjakan banyak dan uang belum kelihatan, intinya belum nampak,” beber Maston.

Belum lagi ditambahkan Maston, harapan masyarakat secara postur APBD agar teralisasi lebih baik lagi, sedangkan untuk menjalankan belum mampu bagaimana mau nyari sumber anggaran lain.

“Maksudnya kalau belum mampu realisasi,  bagaimana mau nyari. PAD baru Rp 22 miliar. bagaimana akhir bulan 11 dan 12 ,kan tidak bisa digunakan, misal target cuma dapat capai 60 atau 70 persen,” Cetus Maston.

Menurut Maston, seharusnya menjelang bulan agustus sudah capai 60 persen dan bisa digunakan membayar gaji honorer dan Gaji P3K.

Dikatakan Maston, dalam pertemuan tersebut pihak pimpinan sudah sampaikan realisasi anggaran di bulan Mei ini agar realisasi lebih baik lantaran indeks masih kecil sehingga membuat pertumbuhan tidak baik.

“Khususnya masyarakat Bagansiapiapi juga berharap realisasi, mungkin ada bansos dan menyangkut orang miskin yang ditanggung oleh negara, itu sampai hari ini, mereka tunggu,” imbuhnya.

Maston menegaskan pihaknya sudah sahkan bahkan menuangkan dalam APBD, bantuan dana orang tidak mampu atau orang miskin yang ditanggung negara.

“Kami pimpinan (DPRD) sudah menyetujui karena itu harapan masyarakat, lahir batin sangat diharapkan, karena Undang – undang mengatakan orang tidak mampu menjadi tanggung negara,” ucapnya.

Sekali lagi Politisi PDI – Perjuangan ini menegaskan jika pimpinan DPRD tetap menanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil merealisasikan serapan APBD 2023 ini.

“Karena DPRD Rohil sebagai pengawasan anggaran namun DPRD Rohil tetap mengingatkan supaya merealisasi anggaran,” tutur Maston yang juga di dampingi Sekwan Rohil H.Sarman Syahroni, ST.

Selain itu, dikatakan Maston, DPRD Rohil juga menunggu Perda undang – undang No 1 tahun 2022 terkait pajang sarang burung walet.

“Seberapa besar pajak dan distribusi menjadi satu perda agar kategori jelas terukur. Pajak walet tidak pernah maksimal, artinya segala sesuatu itu bisa untuk menambah APBD tapi juga harus cukup bukti,” terang Maston.

Oleh karena itu, Maston berharap Badan Pendapatan Daerah atau Bappenda Rohil bisa lebih efektif untuk mencari sumber pendapatan pada setiap tahunnya.

“Jangan sampai puas dulu, jangan pernah bosan memenuhi target capai sumber pendapatan daerah. Terimakasih, sudah bekerja keras,” Pungkas Maston.

Dalam rapat bersama TAPD Rohil tersebut juga dihadiri Wakil Ketua H.Abdullah, Wakil Ketua Basiran Nur Efendi dan Wakil Ketua Hamzah.

Sementara dari TAPD Rohil dihadiri Sekda Rohil Fauzi Efrizal, Kepala Bapenda Rohil Cicik Athar Mawardi, Kepala BPKAD Darwan, SE dan Kepala Bappeda Rohil Yusri. (ADV).