Transmediariau.com, Tanjungpinang - BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang resmi membuka layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Agus Salim, Tepi Laut, Kota Tanjungpinang untuk mempermudah peserta JKN maupun masyarakat luas mengakses layanan administrasi seputar Program JKN, Rabu (26/10).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Fauzi Lukman Nurdiansyah mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir, karena pelayanan yang diberikan di MPP tersebut sama dengan pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan. Berbagai keperluan mulai dari pendaftaran peserta baru, perubahan data peserta, hingga informasi terbaru dapat diakses lebih mudah dan cepat.
“Kami menghadirkan layanan ini sebagai bentuk kemudahan dan peningkatan mutu layanan bagi peserta JKN. Kehadiran BPJS Kesehatan di MPP ini menjadi salah satu bentuk dukungan dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih komprehensif. Perpaduan berbagai pelayanan publik dalam satu gedung dengan segala kemudahan dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Walikota Tanjungpinang, Rahma menuturkan, dibukanya MPP ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat Kota Tanjungpinang dalam mengurus semua yang termasuk dalam pelayanan publik dalam satu atap, tidak perlu harus ke kantor instansi masing-masing.
“Kami berharap pelayanan di MPP ini memiliki semangat, tekat kuat dan percaya diri, serta tepat dalam mencapai tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Rahma.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Abdullah Azwar Anas mengatakan, MPP tidak hanya sekadar sebagai tempat pelayanan terintegrasi, tetapi harus juga bisa mempromosikan produk asli daerah. Untuk itu, dia berharap, setiap kabupaten/kota melakukan pengembangan pada MPP di daerah masing-masing.
“MPP ini bisa dijadikan ajang untuk promo apapun. Maka, saya tadi dorong jadikan mal beneran. MPP yang sudah memiliki gedung dapat dimanfaatkan untuk memajang dan berjualan produk-produk asli tiap daerah. Misalnya produk ekonomi kreatif yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah,” kata Abdullah.(*)