TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyampaikan pandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2022 pada rapat paripurna, Kamis (8/9/22 ).

Sebagian besar fraksi menyoroti perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan dan rendahnya pendapatan asli daerah serta 

Dalam pandangan terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD, fraksi PKB meminta pemerintah daerah lebih fokus menyajikan dan menyiapkan data teknis serta tema-tema wilayah seluruh kecamatan yang ada sehingga secara prosedural administrasi tidak mengalami kendala dalam menperoleh dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Selain itu fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah untuk mereview kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai atau belum tersentuh sama sekali.

Selanjutnya fraksi Gerindra menekankan agar  pemerintah daerah mengaplikasikan secara cepat kegiatan yang telah dianggarkan dan memprioritaskan kegiatan yang ada dalam APBD murni.

Kemudian fraksi Gerindra juga memandang perlu memprioritaskan sektor pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta perawatan jalan yang merupakan tanggung jawab kabupaten.

Fraksi Gerindra juga memandang perlu adanya penanganan perlindungan anak serta  sarana pendukungnya.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya menyoroti penurunan PAD dan belanja daerah yang cukup besar serta menagih janji pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur jalan di Kecamatan Rakit Kulim yang telah disampaikan pada pandangan umum sebelumnya.

Sementara itu, fraksi Golkar meminta pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan fasilitas pendukungnya. Juga fasiltas kesehatan masyarakat.

Sama seperti fraksi lainnya, Golkar juga meminta perbaikan infrastruktur jalan seluruh kecamatan dan lebih serius mengoptimalkan PAD.

Selain itu, fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah agar menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.

Selanjutnya fraksi Demokrat Karya Nurani Nasional Indonesia (DKNNI) meminta pemerintah daerah agar lebih jeli menyusun program yang efisien dengan program pemerataan pembangunan serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.

Fraksi DKNNI juga menyoroti penyerapan anggaran di setiap OPD yang belum maksimal. Oleh karena itu  ditekankan agar OPD segera merealisasikan anggaran yang telah disetujui sehingga target pembangunan dapat segera tercapai.

Selain program pembangunan, fraksi DKNNI juga menekankan agar pemerintah daerah memperkuat komitmen dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indragiri Hulu.

Sedangkan fraksi Amanat Pembangunan Indonesia menyoroti penurunan retribusi daerah sebesar 10,86 persen dan menyarankan agar belanja pegawai untuk satu tahun dialokasikan dalam APBD murni.

Sementara itu fraksi PKS meminta pemerintah daerah agar memaksimalkan APBD perubahan untuk kebutuhan masyarakat dan mengurangi belanja yang bersifat seremonial.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah fokus kepada peningkatan PAD yang merupakan simbol kemandirian suatu daerah.

Rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap  Pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan Inhu  TA. 2022 dipimpin oleh Wakil Ketua II, Suwardi Ritonga dan dihadiri oleh Wakil Bupati Inhu, Junaidi Rachmat, Sekda, Hendrizal, para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala OPD dan undangan lainnya.

Reporter : Arlendi