TRANSMEDIARIAU.COM, INHU - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Rezita Meylani Yopi, S.E. didampingi Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Inhu, Faisal Ilahi mengikuti rapar koordinasi (rakor) membahas kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Pekanbaru, Selasa (17/5/2022).

"Rakor dalam rangka mendengar aspirasi dari petani dan asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Inhu, Jawalter Situmorang, M.Pd. di Rengat, Selasa

Turut hadir pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda Riau, para petani, asosiasi dan perwakilan pengusaha kelapa sawit serta stakeholder terkait di Provinsi Riau.

Dijelaskan, dalam rakor tersebut dibahas tentang ketidakpastian pembeli CPO yang sudah mulai menumpuk di PKS. Sehingga jika terus menerus ditimbun dikhawatirkan tangki penyimpanan perusahaan akan penuh.

Kemudian, lanjut Jawalter, Gubernur meminta kepada para bupati untuk membantu para petani swadaya membangun kemitraan bersama dengan PKS. Menurutnya, para petani swadaya yang tidak menjalin kerja sama dengan PKS adalah yang banyak terdampak dengan turunnya harga TBS saat ini, karena harga ditentukan oleh pedagang pengumpul atau peron.

Disamping itu, Gubri juga menginginkan para pengusaha sawit di Provinsi Riau untuk bergabung dengan berbagai asosiasi pengusaha sawit di Riau yang pastinya akan mempermudah koordinasi dan memperoleh informasi.

"Gubri juga telah menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk meninjau kembali larangan ekspor CPO,  sehingga diharapkan persoalan ini dapat diatasi," pungkas Jawalter.  

Reporter : Arlendi