Transmediariau.com, Tanjungpinang – Perjalanan Pemerintahan Kota Tanjungpinang yang dipimpin oleh Rahma sebentar lagi akan genap berusia 1 tahun pada 21 September 2021 mendatang. Hal ini tentu menarik untuk dikilas terkait 1 tahun belakangan selama kepemimpinan Rahma.

Pengamat kebijakan publik Alfiandri, S.Sos., M.Si menilai Rahma telah gagal dalam memimpin Kota Tanjungpinang setahun terakhir,(15/9).

“tentu pendekatan normatif untuk menjawab kepemimpinan 1 tahun Rahma sejak dilantik menjadi walikota pada tanggal 21 September 2020 yang lalu, kalau ditanyakan bagaimana dan seperti apa kepemimpinan 1 tahun Rahma? saya boleh menjustifikasi secara bertanggung jawab, dianggap kepemimpinan Rahma adalah kepemimpinan gagal. Kenapa dibilang gagal karena kalau mengacu Peraturan Perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi kepala daerah tentu tidak lain dan tidak bukan pejabat publik yang sekelas Walikota sekalipun itu tetap harus memperjuangkan amanat dari pada peraturan perundang-undangan, secara konstitusi negara hadir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat apapun dan bagaimanapun kondisinya,” tutur Alfiandri.

Meskipun kondisi pandemi, ia menjelaskan ada beberapa aspek yang menyebabkan Rahma dinilai gagal “pertama; tingkat angka pengangguran yang semakin meningkat dikarenakan angka deflasi kita menyentuh 0,33% data dari BPS. Kemudian angka inflasi kita juga semakin bertambah. Ini menunjukkan ketidakseriusan Rahma menjadi Walikota,” ujarnya.

Lanjutnya “yang kedua: kemampuan komunikasi Rahma di dalam memimpin Kota Tanjungpinang seperti ketidakmampuan membangun sinergisitas antara Walikota dengan FKPD dengan dibuktikan hampir dikatakan tidak pernah ikut hadir dalam rapat rapat tertentu di dalam mengkritisi terkait pembangunan Kota Tanjungpinang, lalu yang ketiga; selain ketidakmampuan membangun sinergisitas antara Walikota dengan FKPD ditambah lagi ketidakmampuan Rahma merebut dan mencari anggaran perimbangan antara pusat dengan daerah. Ini dibuktikan jumlah kuantitas pembangunan baik infra dan suprastruktur selama 1 tahun tidak ditampilkan atau tidak ditampakkan kemampuan Rahma untuk membangun infrastruktur di Kota Tanjungpinang dalam bentuk pembangunan fisik pembangunan infrastruktur juga kita tidak melihat secara eksplisit ini dengan ditampilkan pembangunan SDM yang ada di Kota Tanjungpinang yang tidak terlihat berapa besar komitmen pembangunan yang terukur dari jumlah SDM,” jelasnya.

Kemudian ia juga menyoroti ketidakmampuan Rahma memanfaatkan anggaran yang ada secara tepat guna. karena ia menilai yang dilakukan oleh Rahma selaku Walikota hanya memanfaatkan dana zakat yang dikelola oleh Baznas.

“Nah ini kan bentuk buah pencitraan bukan substansi esensi penyelesaian masalah, kalau untuk jangka pendek mungkin barangkali stimulusnya hanyalah sebatas stimulus sesaat bukan jangka panjang bukan jangka menengah ini menjadi menjadi sebuah catatan saya anggap Rahma gagal dalam memimpin Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Semestinya dilakukan oleh Rahma sebagai sebuah solusi tentunya ia menilai Rahma harus cerdas membaca peluang. Kemudian selalu melakukan evaluasi pembangunan secara berkala dengan intensitas pelaksanaan evaluasi pembangunan yang terkendali hulu-hilirnya karena bagaimanapun itu yang harus semestinya dilakukan oleh Rahma sebagai sebuah solusi terus membangun komunikasi ulang kembali dengan sistem dinamika kelembagaan organisasi pemerintah kota secara internal dan secara eksternal.

“Ini mungkin barangkali yang harus dilakukan oleh Rahma terus yang ketiga adalah upaya mencari anggaran dengan melakukan dan memantau proyek proyek strategis nasional Karena bagaimanapun kota Tanjung Pinang adalah ibukota provinsi Kepulauan Riau komunikasi antara Rahma selaku Walikota kepada Gubernur itu harus terjalin secara baik lebih-lebih lagi kepada anggaran anggaran yang ada di level nasional. Kendati Walaupun ada refocusing kepada jajaran anggaran-anggaran tertentu. Bagaimana mencari dan menggali pemanfaatan potensi anggaran kita tahu sama tahu PAD Tanjungpinang babak belur pada saat kondisi pandemi covid tapi kan dibutuhkan kemampuan kepiawaian selaku pemimpin selaku Walikota itu secara cerdas atau Smart mencari potensi-potensi alternatif di dalam pengisian modal pembangunan Kota Tanjungpinang yang berkelanjutan. Jadi solusi itu harus dilakukan sebagaimana tugas mulia sebagai Walikota itu adalah bentuk pertanggungjawaban Rahma selaku Walikota Tanjungpinang di sisa masa jabatan beliau menjadi seorang walikota” tambahnya.

Kemudian ia menyimpulkan bahwa Kebijakan-kebijakan yang ditampilkan itu adalah kebijakan yang sifatnya tidak populis. kebijakan-kebijakan beliau sampai dikatakan kebijakan yang konyol.

“kebijakan-kebijakan yang sangat tidak memiliki dampak yang esensi terkait penyelenggaraan pemerintahan Kota Tanjungpinang. mestinya kebijakan-kebijakan itu merupakan kebijakan kebijakan yang pro kepada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Karena bagaimanapun RPJMD Kota Tanjungpinang sebagai parameter pembangunan berapa persen sudah capai ya apakah sudah sampai 50% 60% ataupun 100%. Saya kira jauh dari pada itu untuk 10% mungkin Barangkali belum terpenuhi karena lebih lebih buruknya komunikasi antara Rahma dengan DPRD,” jelas mantan aktivis tersebut.

Terakhir ia berpesan agar jangan sampai Rahma memimpin secara inkonstitusional Ditambah lagi dengan catatan-catatan perjalanan beliau selama 1 tahun ini yang dicatat publik.(HS/Bud)