transmediariau.com-Gubernur H. Ansar Ahmad berharap Rencana RPJMD 2021-2026 dapat dibahas dan diselesaikan tepat waktu oleh DPRD Provinsi Kepri. Selain itu, masukan dan perbaikan juga diperlukan agar dokumen ini menjadi dokumen cetak biru rencana pembangunan jangka menengah yang dapat segera digunakan.

 

“Kami sampai di titik ini setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya yang dimulai dari penyusunan Rencana Teknokratis, penyusunan Rencana Awal RPJMD, konsultasi publik Rencana Awal, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. ," kata Gubernur Ansar dalam Presentasi Rencana RPJMD 2021-2026 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kepri di Ruang Sidang Induk DPRD, Dompak, Senin (5/7).

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar mengimbau para pemangku kepentingan agar pembahasan Rencana RPJMD serealistis mungkin dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang semakin terbatas. Juga isu-isu strategis kabupaten yang mendesak untuk diselesaikan.

 

Adapun isu-isu strategis yang diangkat dalam Rencana RPJMD antara lain pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian memburuk, belum tercapainya standar pelayanan minimal sebagaimana yang diamanatkan oleh beberapa peraturan, sebaran Provinsi Kepulauan Riau yang luas dan terletak di pinggir jalan. perbatasan membutuhkan percepatan pembangunan,” kata Gubernur Ansar.

 

"Padahal belum tereksplorasinya potensi bahari secara optimal, serta terbukanya kerentanan wilayah Provinsi yang rawan gugurnya budaya melayu," imbuhnya. 

 

Dari isu strategis tersebut, lanjut Gubernur Ansar, dirumuskan visi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya”.

 

“Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut akan dilakukan melalui 5 Misi yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim,
berwawasan lingkungan dan keunggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing. dilandasi iman dan taqwa,” kata Gubernur Ansar.

 

“Kemudian melakukan pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan, mengembangkan dan melestarikan budaya dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk keterpaduan dan percepatan pembangunan wilayah pesisir.

 

Lebih lanjut Gubernur Ansar menyampaikan bahwa untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di lingkup Pemerintah Provinsi Kepri maupun antar kabupaten/kota dalam bentuk Kebijakan Pembangunan Lintas Sektor.

 

“Kebijakan Pembangunan Lintas Sektor ini merupakan kerjasama dari beberapa program prioritas pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh beberapa organisasi daerah atau beberapa kabupaten/kota,” pungkasnya.

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua II Raden Tjahyono. Turut hadir perwakilan Forkopimda Provinsi Kepri, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Asisten Pemprov Kepri, Staf Khusus Gubernur, dan Kepala OPD Provinsi Kepri baik secara langsung maupun virtual.