TRANSMEDIARIAU.COM, RIAU - Ikatan Pelajar Riau di Yogyakarta kembali menggelar diskusi kedaerahan diskusi ini berlangsung secara virtual dengan mengangkat tema “SDA Melimpah : Provinsi Riau Bisa Apa?”, Selasa (15/12/2020)

Adapun Narasumber ialah Dr. drh. Chaidir, MM. selaku Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau dan Abdul Wahid, S.Pd.I selaku Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau. 

Dalam sambutannya Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta mengatakan bahwa tema diskusi ini dilatar belakangi atas kegelisahan teman-teman terhadap kondisi daerah.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi daerah Provinsi Riau, sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap Negara tapi apa yang kita dapat? kami miris dengan kondisi daerah seperti Infrastruktur, Pengelolaan Migas, Hutan dan Perkebunan yang lebih memberikan keuntungan kepada para konglomerat",ujarnya

Lanjutnya "Diskusi ini juga sebagai bahan intropeksi sejauh mana provinsi Riau dapat memanfaatkan dengan baik Sumber Daya Alam yang sangat melimpah,” ujar Najib selaku Ketua Ikatan Pelajar Riau –Yogyakarta.

Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau, Chaidir mengawali penyampaian materi dengan membacakan sebuah syair.

Chaidir menuturkan, bahwa Negeri kita kaya tapi Negeri kita juga mendapat kutukan,  
Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang kaya seperti memiliki SDA yang berlimpah, memilik posisi geografis yang strategis, memberikan kontribusi cukup besar untuk perekonomian nasional, ada 35% migas nasional dipasok dari Riau, luas hutan produksi (HTI) terluas di Indonesia serta perkebunan sawit terluas di Indonesia. 

Lanjut Chaidir, Tapi, Negeri yang kaya sering terjadi konflik, karena Negeri yang kaya akan menjadi ladang perebutan kekuasaan.

Contoh kecil kelapa sawit, kelapa sawit menjadi salah satu primadona di Provinsi Riau tapi kelapa sawit juga menjadi salah satu penyebab konflik di Negeri kita. 

Ada juga Konflik lahan, mengapa konflik lahan? karena Izin berlebihan dalam pengelolaan hutan.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau ini juga mengatakan sepanjang tahun 2017 ada 37 konflik lahan yang terjadi di Provinsi Riau.

Chaidir juga mengungkapkan keprihatinan dimana Negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam ini tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat ia menyatakan bahwa Kemiskinan di Provinsi masih tinggi.

“Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau masih tinggi (7%), kesenjangan pendapatan masyarakat yang mencolok, angka pengangguran yang tinggi, minimnya infrastruktur serta kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang semakin meluas"ujarnya

Sebutnya lagi,  Namun demikian dengan DBH sekitar 65% dari total penerimaan APBD Riau, saat ini Riau masih bisa mencapai IPM di atas rata-rata nasional, bahkan dengan IPM 72,71 Riau tertinggi di Sumatera.

Mantan Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta tahun 1976-1977 ini juga menyampaikan pesan.

Riau harusnya lebih hebat lagi, Provinsi Riau harus mampu mengatur dan membuat tata kelola pemerintah yang bagus sehingga tidak ada yang namanya Istilah kutukan. 

Menurut Chaidir, Komitmen saja tidak cukup tetapi rasa tanggungjawab yang tinggi, Dalam hal ini juga Mahasiswa bisa mengambil peran dalam bentuk kritis, misal dengan melakukan dialog dengan Pemerintah dan Wakil Rakyat tentunya dengan alasan-alasan yang rasional. 

"Dalam membangun SDM dan SDA diperlukan Good Kompetensi, yaitu mahir karena bisa saja tidak cukup. Karakter terbaik karena karakter baik saja tidak cukup, dan Komitmen yang baik. Peran Pemerintah dalam pembangunan SDM dan SDA sangat Penting.” Tutup Chaidir.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Provinsi Riau Fraksi PKB, Abdul Wahid salah satu narasumber dalam diskusi ini menjelaskan terkait kondisi Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Kita ketahui bersama, sebentar lagi akan ada alih kelola dari PT. Chevron dan PT. Pertamina, awalnya alih kelola ini sama sekali tidak dibicarakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

Lanjut Abdul Wahid, Oleh karenanya kami di DPR RI mendesak Pemerintah Pusat agar proses peralihan ini menjadi perhatian, Karena Jika Pemerintah Provinsi dan Pusat sama-sama tidak peduli ini akan berdampak besar bagi Negeri kita.

Contohnya dalam hal lingkungan, DPR RI mendorong Bagaimana Chevron ketika hengkang dari Provinsi Riau harus bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Karena penataan lingkungan sangat penting, kalau tidak dilakukan maka masyarakat yang merasakan dampaknya. Akhirnya Chevron menyiapkan 12 T untuk Pertamina dalam pengelolaan lingkungan.”

Mantan Anggota DPRD Provinsi Riau ini menyayangkan sikap pemerintah yang kurang kreatif dan komunikatif “Pemerintah sebenarnya kurang kreatif terutama dalam hal komunikasi, Kalau berbicara Infrastruktur, Provinsi Riau itukan daerah yang rawa dan gambut sehingga perlu ada desain khusus dalam proses pembangunan di Provinsi Riau, Oleh karenanya Perlu komunikasi yang masih antara Pemerintah daerah dan Pusat, Luas Provinsi Riau tidak sebanding dengan APBN dan APBD yang ada, panjang jalan Provinsi Riau itu kurang lebih 3600 Km dan memerlukan desain khusus yang tentunya memerlukan biaya yang besar.” Tutup Wahid.