TRANSMEDIARIAU.COM - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyebut indeks demokrasi di Indonesia semakin parah karena ulah politikus Gerindra Fadli Zon dan kelompoknya. Ace pun menilai cuitan di akun Twitter Fadli tentang indeks demokrasi Indonesia tak didasarkan pada data yang benar. "Data dari mana itu Fadli Zon dapatnya? Ambil data kok seenaknya?" ujar Ace melalui keterangan yang diterima media yang kami lansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (2/1). Fadli sebelumnya menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Berdasarkan data The Economist Intelligence (EIU), peringkat demokrasi Indonesia 2018 berada di posisi 68 atau terjun bebas 20 peringkat dibandingkan dengan 2016 yang menempati posisi 48. Ia pun membandingkan indeks demokrasi Indonesia dengan Timor Leste. Negara yang merdeka usai melepaskan diri dari RI itu berada di peringkat 43 secara global. Fadli juga menyinggung data Freedom House yang menyebut munculnya ancaman kebebasan sipil hingga mendorong Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) di 2018. Namun, menurut Ace, dari data Freedom House, Indonesia tetap berada di peringkat 65 sejak 2014. Statusnya pun tetap partly free atau masih ada penyensoran kebebasan berinternet meski tak banyak. Bahkan, kata dia, peringkatnya turun di posisi 64 pada 2018 pascakasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penodaan agama. "Ini sebab freedom kita partly free. Dan ini ulah Fadli dan kawan-kawan yang selalu mendorong isu-isu agama untuk kepentingan politik," katanya. Ketua DPP Partai Golkar ini tak menampik bahwa indeks demokrasi di Indonesia terus turun. Dari data EIU, indeks demokrasi Indonesia memang turun 20 peringkat dibanding 2016 seperti yang dikatakan Fadli. Namun, penurunan itu terjadi pada 2017, bukan 2018 seperti yang dikatakan Fadli. Posisi ini pun sejatinya sama seperti Amerika Serikat yang tak sepenuhnya menganut prinsip demokrasi. Kendati demikian, Ace berpendapat, hal itu terjadi tak lepas dari sejumlah kasus kebebasan agama yang semakin tergerus, aksi bela Islam, persekusi pada warga selain Islam, hingga pilkada DKI Jakarta yang dinilai menjadi awal permasalahan. "Justru ini kesalahan Fadli. Indeks akan makin parah jika orang seperti mereka yang berkuasa," katanya. Sementara, lanjut Ace, jika merujuk Badan Pusat Statistik, indeks demokrasi Indonesia justru naik pada 2017 naik dibanding 2016. Sementara indikator kebebasan berpendapat memang turun. Salah satu faktor utamanya adalah ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. "Tentu ini ulah kelompok yang berjubah agama yang sweeping dan mulai mengkafir-kafirkan. Merekalah yg membuat kebebasan berpendapat, masyarakat minoritas berekspresi menjadi turun," tuturnya. Sumber: CNNindonesia.com | Editor: bbc