TRANSMEDIARIAU.COM, JAKARTA - Gerakan tanda pagar #2019GantiPresiden sejatinya bukan satu aktivitas terlarang dalam sistem dan tata aturan di Indonesia. "Kalau hanya sebatas tagar saja tidak masalah," ujar Sekjen PPP, Arsul Sani di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa 28/08/18. Arsul menyebut bahwa tagar tersebut harus dipahami secara utuh. Termasuk juga kelompok yang menggerakkan tagar tersebut yang diindikasikan kuat sebagai satu gerakan kampanye. Realita yang selalu muncul, kata Arsul, gerakan #2019GantiPresiden selalu memunculkan citra negatif dengan bumbu-bumbu ujaran kebencian atau kabar bohong. "Ujaran kebencian nah ini yang saya kira bisa jadi masalah hukum. Bukan tagarnya," demikian Arsul. PPP juga menilai, gerakan #2019GantiPresiden memiliki arah pilihan yang jelas ke salah satu calon presiden tertentu. Alasannya, capres yang hingga saat ini resmi terdaftar di KPU hanya calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. "#2019GantiPresiden itu kan maknanya sama dengan pilih Prabowo, jangan pilih Jokowi," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi, Selasa (28/8/2018). "Toh yang mendaftar ke KPU hanya Prabowo dan Jokowi. Presiden sekarang Jokowi. Kalau gerakan ganti presiden siapa lagi? Ya, Prabowo," imbuh dia. Karena itu, Baidowi maupun Arsul menilai percuma saja afiliasi parpol terhadap gerakan itu dikaburkan. Baidowi mengatakan, para penggerak #2019GantiPresiden jelas-jelas merupakan politikus dari partai oposisi yang mendukung Prabowo. "Meskipun coba dikaburkan dengan klaim bahwa ganti presiden berjalan sendiri. Lha, pentolannya banyak kader parpol yang mendukung Prabowo," ujarnya Baidowi. Ia pun menyebut hal itu akhirnya memicu ketegangan dan gesekan di masyarakat. "Maka hal itulah yang memicu ketegangan dan gesekan di bawah," pungkasnya.***   Sumber :ppp.or.id